Kuasa Hukum LA ODE GOMBERTO, Advokat Kamal Rahmat, S.H, Akan Konsultasi dengan Klien.

   




Keterangan Foto : Kuasa Hukum LA ODE GOMBERTO, Advokat  Kamal Rahmat, S.H.


Jakarta - Terdakwa kasus dugaan suap dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). LA ODE GOMBERTO, Kontraktor Direktur PT Mira pembangunan Sultra.

Menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan atau vonis di PN Tipikor, Jakarta, Kamis (25/4/2024).


Foto : Kuasa Hukum LA ODE GOMBERTO, Advokat  Kamal Rahmat, S.H.


Kuasa Hukum LA ODE GOMBERTO, Kontraktor direktur PT Mira pembangunan Sultra, Advokat Kamal Rahmat, S.H.  mengatakan. kepada awak. media,   bahwa. akan Konsultasi. dahulu dengan. Kliennya.

 Majelis hakim memvonis Bupati Muna nonaktif  dan La Ode Gomberto  dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan setelah dinyatakan terbukti menyuap untuk pengurusan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Kabupaten Muna di Kemendagri pada 2021-2022.  (red)



.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

JPU KPK DIMINTA SEGERA TETAPKAN STATUS TERSANGKA UTAMA TIPIKOR GEREJA KINGMILE 32 MIMIKA

Gambar
         Jakarta - Tersangka utama TIPIKOR pembangunan Gereja kingmile 32 Mimika sudah memenuhi unsur Majelis Hakim Tipikor dan JPU KPK sudah harus menetapkan TERSANGKA DAN Terdakwa sehingga memberikan kepercayaan kinerja Penegakan Supermasi hukum yang adil kepada semua yang di jadikan terdakwa dalam kasus TIPIKOR gereja Kingmile 32 mimika  yang lagi di sidangkan para terdakwa yang bukan pejabat negara yang belum penuhi unsur pejabat negara agar meraka di jadikan terdakwa tanpa di sertai tersangka utama dalam kasus TIPIKOR pembangunan Gereja kingmile32 Mimika yang menjadi perhatian publik saat ini .   Sidang lanjutan TIPIKOR gereja kingmile 32 Mimika, hari kamis 4 april 2024  di Pengadilan negeri TIPIKOR Jakarta Pusat pada PN Jakarta Pusat yang menghadirkan Bupati Mimika EO sebagai saksi atas terdakwa Budiyanto wijaya walaupun dalam persidangan hari ini Bupati Mimika EO membantah semua yang di tuduhkan para terdakwa dan JPU KPK. Namun ada dua Hal Menarik dalam fakta persidangan yang ha
Baca selengkapnya

OJK Berdasarkan UU Perasuransian dan UU P2SK Segera Perintahkan PUJK Jiwasraya Menyelesaikan Seluruh Kewajibannya Sebelum Dilikuidasi.

Gambar
       Jakarta - Nasabah Jiwasraya tidak ikut dipindahkan ke IFG Life sudah sesuai dengan UU dan Peraturan yang berlaku. Secara beramai-ramai mengirim surat Kepada  OJK  Agar Perintahkan PUJK Jiwasraya  Untuk Menyelesaikan seluruh Kewajibannya  sebelum di Likuidasi  Berikut isi lengkap surat yang dilayangkan nasabah Jiwasraya untuk OJK :   Kepada Yth : Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Di Jakarta. Perihal : Penyelesaian Keseluruhan Kewajiban PUJK Jiwasraya Pada Tahun 2024 Dengan hormat,  Setelah berakhirnya program restrukturisasi Jiwasraya pada Desember 2023 dengan menyisakan 0,49% Polis yang menolak restrukturisasi Jiwasraya ke IFG Life dengan klaim mencapai sekitar Rp.187 Milyar (Berita Bisnis.com Rabu, 10 Januari 2024 | 17:20).  Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan meminta agar pemegang saham, jajaran komisaris dan direksi Jiwasraya untuk menyusun rencana aksi tindak lanjut terkait pemegang polis yang menolak restrukturisasi Polis ke Polis PT. Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)
Baca selengkapnya

PT. Bina Indocipta Andalan bekerjasama dengan DJP mengadakan Webinar dengan tema "Pemadanan NIK Menjadi NPWP"

Gambar
       Jakarta, Pada hari Selasa 5 Desember 2023 – Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait dengan teknis pelaksanaan perpajakan, PT. Bina Indocipta Andalan Bekerjasama dengan Direktorat Humas DJP Merilis Panduan Terperinci Mengenai Pemberlakuan NIK menjadi NPWP. Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Angel dan Ibu Cicilia selaku moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA, selaku Direktur PT. Bina Indocipta Andalan,dalam penyampaian opening speechnya Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA menyampaikan latar belakang pemadanan NIK menjadi NPWP yang diatur dalam PMK Nomor 112 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksana dan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 112 Tahun 2022, seyogyanya NIK akan  mulai digunakan sebagai NPWP mulai 1 Januari 2024, namun aturan ini d
Baca selengkapnya