Forum Advokat Spesialist Tipikor (FAST) Ajukan Permohonan Resmi Rehabilitasi untuk Agus Purwoto dan Izil Azhar, seperti Rehabilitasi kepada Ira Puspa Dewi Eks Dirut ASDP

  






Keterangan Foto: Forum Advokat Spesialis Tipikor (FAST).


Jakarta, 26 November 2025 - Forum Advokat Spesialis Tipikor (FAST) secara resmi menyampaikan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia serta Pimpinan DPR RI untuk mempertimbangkan pemberian Rehabilitasi terhadap dua tokoh nasional, yaitu:


1. Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto

(Mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI 2012–2016)


2. Izil Azhar (Ayah Merin)

(Tokoh masyarakat Aceh dan mantan petinggi GAM wilayah Sabang)


Permohonan ini diajukan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, penghormatan hak asasi manusia, asas non-diskriminatif, serta semangat perdamaian nasional.


Keterangan Foto: Tito Hananta, SH.MM Ketua Umum FAST.


Dasar Permohonan FAST


FAST menilai bahwa kedua tokoh tersebut layak memperoleh Rehabilitasi dengan beberapa pertimbangan hukum dan fakta persidangan, antara lain:


1. Terkait Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto


Melaksanakan perintah atasan dalam kapasitasnya sebagai pejabat di Kementerian Pertahanan;


Tidak terbukti menerima keuntungan pribadi dalam perkara Satelit Kemhan;


Bersikap kooperatif dan berkelakuan baik selama proses persidangan.


2. Terkait Izil Azhar


Tidak tercantum sebagai pihak penerima aliran dana dalam audit BPK RI;


Berperan menjaga perdamaian antara mantan anggota GAM dan Pemerintah RI sesuai Perjanjian Helsinki 2005;


Berkelakuan baik dan kooperatif selama proses hukum berlangsung.


Posisi FAST: Keadilan, Perdamaian, dan Kepentingan Nasional





Tito Hananta, SH.MM Ketua Umum FAST menegaskan bahwa permohonan ini bukan semata bentuk pendampingan hukum, tetapi juga kontribusi FAST dalam mendukung:


Stabilitas nasional dan pertahanan negara;


Penghormatan hak hukum setiap warga negara;


Penerapan keadilan tanpa diskriminasi;


Konsistensi pemerintah dalam memberi Rehabilitasi kepada tokoh nasional lain dalam kasus serupa.


FAST memandang bahwa tidak adanya niat jahat (mens rea) dan tidak adanya keuntungan pribadi merupakan faktor penting dalam keadilan substantif.


Harapan FAST kepada Pemerintah


FAST berharap Presiden Republik Indonesia dan unsur pimpinan DPR RI dapat memberikan ruang pertimbangan demi tercapainya:


Kepastian hukum,


Perlakuan hukum yang setara, dan


Penguatan nilai kemanusiaan dan rekonsiliasi nasional.


FAST menyatakan siap memberikan penjelasan hukum lebih lanjut kepada pemerintah dan lembaga terkait apabila diperlukan, jelas. Ketum FAST kepada awak media. Di. JAKARTA, Rabu, 26/11/2025.


Kontak Resmi


Untuk keterangan lebih lanjut:

085274021625 (Syahrika Wifra, S.H.)

Kabid Humas FAST



TTD Pimpinan FAST


Ketua Umum

Tito Hananta Kusuma, S.H., MM.


Wakil Ketua Umum I

Dr. Anwar Sadat, S.H., M.H.


Sekretaris Jenderal FAST

Asghar Djafri, SH., MH.


Wakil Ketua Umum 

Mila Ayu Dewata Sari, S.E., S.H.


Wakil Sekretaris Jenderal

Andi Faisal, SH., MH.


Wasekjend : Ferry Ferdinal SH.SKOM



Kabid Humas FAST

Syahrika Wifra, SH.


Kabid Kelembagaan: Darul Akram SH 


Kabid Kajian Hukum: Dian Fahrinda Razaq. SH.MH


Ketua FAST Jawa Barat: Agus Purnomo.SH






.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Advokat David S.G. Pella, S.H.: Perjuangkan Rp500 Miliar untuk Nelayan Batam dalam Kasus Pencemaran Laut MT Arman

Gambar
    Nelayan Batam Menuntut Keadilan: Kasus Pencemaran MT Arman Menjadi Ujian Penegakan Hukum di Indonesia Batam, 13 September 2025 — Kantor Advokat David S.G. Pella, S.H. & Partners, selaku kuasa hukum 162 nelayan terdampak di Batam, secara resmi mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung terkait kasus pencemaran laut oleh super tanker M.T. Arman berbendera Iran.  Keterangan Foto : Advokat David S.G. Pella, S.H. & Partners, selaku kuasa hukum 162 nelayan terdampak di Batam. Kasus ini merupakan kasus pencemaran laut pertama di Indonesia yang berhasil diputus dan gugatan class action pertama oleh nelayan atas pencemaran yang dilakukan oleh kapal tanker yang melakukan transaksi ilegal di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Dalam keterangan resmi Advokat David S.G. Pella, S.H., pada Sabtu, 13 September 2025 menjelaskan,  Kasus ini berawal dari pencemaran laut yang dilakukan oleh kapal super tanker M.T. Arman berbendera Iran, yang memiliki kapasit...
Baca selengkapnya

Advokat Amos Cadu Hina, SH,MH Mendampingi Korban Dugaan Pengeroyokan dan Pemerasan di Polres Jakarta Selatan.

Gambar
       Keterangan Foto : Advokat Amos Cadu Hina, SH,MH Mendampingi Korban Dugaan Pengeroyokan dan Pemerasan di Polres Jakarta Selatan. Jakarta - Dua orang masing-masing merupakan korban dugaan pengeroyokan dan pemerasan didampingi Kuasa Hukum Amos Cadu Hina,SH,MH mendatangi Polres Jakarta Selatan, Senin (28/7/2025), guna melaporkan kejadian yang menimpa kedua korban tersebut. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/8/2714/VIV2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA tanggal 25 Juli 2025, korban bernama Abi Yazidil Bustomi (38) warga  Kp. Tegalgede Kecamatan Cikarang Selatan mengaku dikeroyok oleh SN, H dan 2 orang lainnya yang tidak dikenal pada tanggal 24 Juli 2025 di kantor JSI SN Jalan Adityawarman Jakarta Selatan. Keterangan Foto : Korban Dugaan Pengeroyokan dan Pemerasan. Kejadian berawal dari korban dan saksi yang menjual barang kepada terlapor tetapi pada tenggat waktu yang telah ditentukan pihak terlapor mengatakan tidak ada dana untuk melakukan pelunas...
Baca selengkapnya
Gambar
   OPINI : RUU Perampasan Aset: Ujian Nyali Negara Melawan Koruptor Oleh: Rudy Marjono, S.H. Praktisi Hukum, Owner RM & PARTNERS LAW OFFICE – Jakarta Sudah bertahun-tahun bangsa ini digerogoti oleh korupsi yang mengakar, sistemik, dan nyaris menjadi bagian dari budaya kekuasaan. Namun satu hal yang lebih menyakitkan dari korupsi itu sendiri adalah kenyataan bahwa para koruptor masih bisa hidup nyaman karena kekayaan hasil kejahatannya belum bisa dirampas secara efektif oleh negara. RUU Perampasan Aset sesungguhnya menjadi harapan besar bagi publik untuk menutup celah impunitas itu.  Namun sampai hari ini, pemerintah dan DPR masih saling melempar bola panas—tanpa satupun menunjukkan keberanian politik yang sejati. Padahal, regulasi ini bukan hal baru dalam dunia hukum. Banyak negara maju telah mengadopsi pendekatan non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset yang asal-usulnya tidak dapat dibuktikan secara sah oleh pemiliknya, tanpa harus menunggu vonis...
Baca selengkapnya