KOMPASS BIZ.ID

      Keterangan Foto: Ass. Prof. Dr. Menwih, S.H., CTA., BKP., Resmi terpilih sebagai Ketua Umum P3HPI untuk periode 2025-2030.   Keterangan Foto : Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Pajak Indonesia (P3HPI). Jakarta - Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Pajak Indonesia ( P3HPI) Sukses menggelar Kongres yang menetapkan kepengurusan baru di Diamond Room, Mangga Dua Square pada hari. Jumat, (29/8/2025).  Dalam Kongres yang Digelar berlangsung khidmat tersebut, Ass. Prof. Dr. Menwih, S.H., CTA., BKP., Resmi terpilih sebagai Ketua Umum P3HPI untuk periode 2025-2030. Keputusan ini disambut baik oleh para anggota, termasuk Ketua Forum, Robby Tompubolon, dan Sekretaris, Sugeng Suthihono.  Dalam kongres tersebut, disepakati bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) P3HPI tidak mengalami revisi dan tetap berlaku. Selain pemilihan Ketua Umum, Kongres juga menetapkan Ass. Prof. Dr. Meco Sitarja, S.E., CTC., sebagai Ketua Dewan Sertifikasi dan ...

   MAJALAHCEO.COM, Subang,- Aparat Intelijen Kodim 0605/Subang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ± 500 bal rokok ilegal tanpa cukai atau setara dengan 100 ribu bungkus. Barang tersebut diangkut menggunakan Bus PO YN Transport dengan rute Surabaya–Bandar Lampung. Penggerebekan dilakukan pada Kamis (28/8/2025) sekitar pukul 19.15 WIB di Exit Tol Cilameri, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang. Operasi ini dipimpin oleh Letda Inf Saepudin, Danunit Intelijen Kodim 0605/Subang, bersama anggota Unit Intelijen Serka Susanto Sifaturahman, Serka Arif Winardi, dan Sertu Hermawan. Dari hasil pemeriksaan, bus tersebut mengangkut delapan orang penumpang, empat di antaranya diketahui sebagai pengantar rokok ilegal dan empat lainnya penumpang umum tujuan Bandar Lampung. Identitas para pelaku yang diamankan di antaranya berinisial MAF (kernet), RA (sopir), K (sopir truk ekspedisi), R (sopir), serta RA (sopir bus YN Transport). Para pelaku mengaku mendapat upah Rp.1 juta per orang untuk ...

  Jakarta, [Kamis,28 Agustus 2025] – Insiden tragis dalam aksi demonstrasi kemarin kembali menorehkan luka mendalam bagi demokrasi di Indonesia. Seorang warga meninggal dunia setelah mobil rantis aparat menabrak dan melindas warga tersebut pada saat ribuan massa lakukan aksi demonstrasi. Tragedi ini menambah daftar panjang korban akibat pola penanganan unjuk rasa yang ugal-ugalan, represif, dan mengesampingkan prinsip hak asasi manusia (HAM). Dalam satu dekade terakhir, cara aparat kepolisian menangani aksi massa lebih sering menampilkan wajah kekerasan : penembakan gas air mata secara membabi buta, penggunaan peluru karet tanpa kendali, hingga tindakan fisik yang tidak proporsional. Parahnya, tindakan represif tersebut kerap mengenai masyarakat yang sama sekali tidak ikut aksi, sekadar berada di sekitar lokasi kejadian. Rudy Marjono, Ketua Konsorsium Penegakan Hukum Indonesia (KoPHI) menegaskan :  “Kami mengecam keras tindakan aparat dalam menangani aksi demo yang tidak hanya...

     Jakarta, Pada hari Selasa, 26 Agustus 2025 – Dalam momentum diberlakukan nya PER-8/PJ/2025 oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), terdapat ketentuan baru dan penyesuaian administrasi pajak di masa transisi menuju sistem Core Tax Administration System (CTAS). PT. Bina Indocipta Andalan bekerja sama dengan Direktorat Humas DJP dan didukung oleh Konsorsium Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Nusantara serta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya menyelenggarakan webinar dengan topik "Mudahnya Urus Pajak Di Masa Transisi Mari Kenali Per-8/PJ/2025”. Kegiatan webinar ini merupakan wujud kontribusi nyata dalam mengedukasi dan membantu wajib pajak memahami perubahan urus pajak di masa transisi sistem Core Tax . Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Margareth dan Ibu Cicilia selaku Moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech yang disampaikan oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA., selaku Praktisi Hukum ...

    Jakarta, 25 Agustus 2025 —Sidang perdana praperadilan perkara Nomor 96/Prapid/2025/PN Jakarta Selatan antara Pemohon ARUKKI ( Aliansi Rakyat Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia) melawan Termohon Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hingga sidang dibuka pukul 13.30 WIB, pihak Termohon tidak hadir tanpa pemberitahuan apa pun kepada Hakim pemeriksa perkara,  atas kondisi tersebut, Hakim Praperadilan memutuskan tetap membuka persidangan dan melanjutkan agenda pemeriksaan legal standing Pemohon. Usai pemeriksaan, sidang ditunda hingga 1 September 2025 mendatang. Kuasa Hukum Pemohon ARUKKI dari BSLF Law Firm, salah satunya Rudy Marjono, menyampaikan bahwa absennya pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan sikap tidak profesional, sekaligus mengindikasikan belum adanya komitmen dalam melaksanakan eksekusi terhadap terpidana Silvester Matutina, meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap sudah 6 tahun lalu,...

   Keterangan Foto: Dirut  PT Mutiara Tiga Berlian  Hj. Puji Hartini,ST,MM.  Jakarta- Pameran Indo Water, Indo Waste & Recycling, Indo Renergy & Electric, dan IISMEX 2025 Expo & Forum. Pameran Internasional Indo Water, Indo Waste & Recycling, Indo Renergy & Electric, dan Indonesia International Smart City (IISMEX) 2025 Expo & Forum yang  sukses. Digelar pada 13-15 Agustus 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran. Pameran ini merupakan pionir dalam penyelenggaraan pameran internasional di industri air dan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, energi terbarukan dan elektrik, serta solusi kota cerdas di Indonesia. Tak hanya itu, pameran ini juga merupakan kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan teknologi berkelanjutan di Indonesia. Hadir ikut serta dalam Pameran Indo Water 2025 adalah Hajah...

     Keterangan Foto :  Ketua Konsorsium Penegakan Hukum Indonesia (KOPHI), Rudy Marjono Jakarta, 20 Agustus 2025 -Ketua Konsorsium Penegakan Hukum Indonesia (KOPHI), Rudy Marjono, menyikapi perkembangan terbaru terkait perkara Peninjauan Kembali (PK) Nomor 35/2025/PN.Jkt.Sel atas nama terpidana Silvester. Dalam agenda persidangan PK, Silvester tidak hadir untuk memberikan keterangan maupun memperkuat permohonannya. Menurut KOPHI, absennya terpidana menunjukkan bahwa permohonan PK tersebut tidak diajukan dengan sungguh-sungguh, melainkan hanya upaya mensiasati hukum agar terhindar dari eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. “Ketidakhadiran pemohon PK memperlihatkan bahwa niatnya bukan mencari keadilan, melainkan mengulur-ulur waktu. Publik patut menduga ini hanyalah strategi untuk menghindar dari eksekusi yang sudah seharusnya dilaksanakan,” tegas Rudy Marjono. KOPHI menilai bahwa upaya hukum luar biasa berupa PK adalah hak setiap terpidana, tetapi hak terse...

    Jakarta -  Universitas Jakarta Internasional yang merupakan kampus bertaraf Internasional pada HUT RI ke 80 menggelar berbagai kegiatan seperti : upacara bendera, berbagai lomba hari kemerdekaan, doorprize uang Rp.100.000 - Rp.1.000.00,-, pembagian sembako dan uang kepada 750  orang pengemudi ojol, serta memberikan berbagai fasilitas publik taman catalya berupa jembatan pemanfaatan taman untuk publik, lapangan bola basket, pemasangan 27 cctv, ruang control taman catalya, dan kegiatan sosial lainnya. Kegiatan upacara hari kemerdekaan berlangsung lancar dan hikmat.Dalam amanat upacara kemerdekaan RI ke-80, Rektor Universitas Jakarta Internasional Prof.Dr.H.Paiman Raharjo,M.Si mengajak  kepada seluruh civitas akademika Universitas Jakarta Internasional agar terus semangat, dan berjuang mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif dan kebaikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Seperti hari ini sungguh dapat dibanggakan, di samping Universitas Jakar...

   Jakarta, Pada hari Kamis 14 Agustus 2025 – Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia yang lebih baik, PT. Bina Indocipta Andalan mengadakan webinar secara cuma-cuma dengan mengangkat topik tentang Strategi dan Teknik Menghadapi SP2DK. Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Margareth dan Ibu Elisabeth Fany selaku moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA, selaku Direktur PT. Bina Indocipta Andalan, dalam penyampaian opening speechnya Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA menyampaikan pemahaman menyeluruh mengenai langkah-langkah efektif dalam merespon Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). Adapun pembicara Ibu Cicilia selaku Manager PT Bina Indocipta Andalan. Acara webinar ini diikuti oleh kurang lebih 500 (lima ratus) orang peserta yang berasal dari Perusahaan-perus...

  MAJALAHCEO.COM, KEBUMEN, Polres Kebumen – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Forkopimda Kabupaten Kebumen menggelar Deklarasi Damai di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, Senin (11/8). Kegiatan ini digelar sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan Kebumen Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera dan Berdaya. Kapolres Kebumen AKBP Eka Baasith Syamsuri dalam sambutannya mengatakan, deklarasi damai ini menjadi cerminan bahwa Kabupaten Kebumen adalah daerah yang aman, nyaman, dan kondusif. “Hal ini dapat terwujud berkat terjalinnya koordinasi yang baik antar lintas sektoral, baik dari unsur masyarakat maupun pemerintah,” ungkap AKBP Eka Baasith Syamsuri. Kapolres juga menegaskan, semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk mendukung program-program pemerintah demi kemajuan daerah. Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Saman Halim Nurrohman menyampaikan bahwa menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI, deklarasi ini menjadi moment...

      Keterangan Foto : Ketua Umum KOPHI, Rudy Marjono. Jakarta, 8 Agustus 2025 -Konsorsium Penegakan Hukum Indonesia (KOPHI) mengecam keras mandeknya eksekusi terhadap putusan perkara Siplester yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak 2019, namun hingga kini belum juga dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Fakta bahwa sebuah putusan pengadilan yang sudah final selama enam tahun dibiarkan tanpa eksekusi adalah tamparan keras bagi wajah penegakan hukum di Indonesia. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil, sementara bagi pihak tertentu bisa diabaikan? Ketua Umum KOPHI, Rudy Marjono, menegaskan: > “Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak punya alasan hukum sedikit pun untuk menunda eksekusi ini. Keterlambatan enam tahun adalah bentuk pembangkangan terhadap putusan pengadilan. Rakyat berhak tahu, ada apa di balik semua ini? Apakah ada kekuatan besar yang melindungi pihak terpidana, ataukah ada permaina...

     Keterangan Foto :Ketua Umum PASTI, Rudy Silfa, S.H., M.H. Bersama Beberapa Orang Jajaran Pengurus PASTI Memberikan Sedekah Berbagi Rezeki untuk Anak-anak Yatim Piatu di Pondok Asrama  Yatim & Dhuafa. Jakarta - Hari ini Jumat, tanggal 08-08-2025 Organisasi Baru yang bernama  Pembela Amanat Sejati (PASTI) dilahirkan, bertempat di Asrama Yatim & Dhu'afa Palmerah, Jalan Kamboja No.88A 5, RT.4/RW.7, Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Organisasi Pembela Amanat Sejati (PASTI) saat ini sedang dibuatkan Akta oleh Notaris dan pengajuan pendaftaran ke Kementerian Hukum (Menkum) RI, agar PASTI organisasi yang Berbadan Hukum. Dalam kelahiran PASTI ini, Ketua Umum PASTI Rudy Silfa, S.H., M.H.bersama beberapa orang jajaran pengurus PASTI memberikan sedekah berbagi rezeki untuk anak-anak Yatim Piatu di Pondok Asrama  Yatim ini, agar bisa bermanfaat untuk mereka anak-anak Yatim Piatu dan biar semakin berkah rezek...

      Jakarta — Forum Advokat Spesialist Tipikor (FAST) secara resmi mengajukan permohonan Amnesti kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dua klien mereka, yakni Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto dan Izil Azhar, mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Sabang. Surat permohonan tertanggal 1 Agustus 2025 itu didasari pertimbangan yuridis, kemanusiaan, serta preseden hukum serupa yang pernah terjadi di Indonesia. Keterangan Foto : Ketua Umum FAST, RM Tito Hananta Kusuma,S.H.,M.,M . Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Umum FAST, RM Tito Hananta Kusuma,S.H.,M.,M menyampaikan bahwa permohonan tersebut diajukan berdasarkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Menurutnya, Kami menilai tidak adanya niat jahat atau keuntungan pribadi dari klien kami, serta peran strategis keduanya dalam menjaga stabilitas nasional di masa lalu, menjadi alasan kuat untuk mempertimba...