PROBLEMATIKA MASYARAKAT MENENGAH

 

_Ilmu hikmah_

Wayan Supadno

Masyarakat kelas menengah oleh BPS dikelompokkan yang berpendapatan antara Rp 1,2 juta hingga Rp 8,2 juta/bulan. Proporsinya saat ini antara 67 - 70%. Setara dengan 187 juta - 200 juta jiwa. Sangat mendominasi.

Saat ini banyak yang turun kelas karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dampak langsung dari anjloknya daya beli masyarakat di negara - negara barat. Tujuan pasar produknya. Dominan pabrik garmen dan sepatu.

Selain karena pasar juga karena modernisasi misal robotik, digital dan mekanisasi lainnya. Demi efisiensi sehingga harga pokok produksi (HPP) jadi rendah dan kompetitif. Sampai akhir 2023 saja, korban PHK minimal 1 juta tenaga kerja.

Masyarakat pertanian dalam arti luas, petani peternak dan lainnya. Hampir semua masuk pada kelompok menengah. Banyak juga yang menghadapi kesulitan dampak El Nino dan sarana produksi mahal. Misal pupuk, pestisida dan herbisida.

Gambaran konkretnya, kerja di pabrik gaji UMR Rp 3 juta/bulan. Pengeluaran rutin pangan, angsuran rumah dan kendaraan. Jika harga pangan naik maka jadi masalah serius menekan daya belinya. Apalagi jika tanpa pendapatan karena korban PHK.

Padahal kelompok menengah ini jadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penentu dinamika perekonomian. Jika bermasalah, implikasinya angka kemacetan kredit bank (NPL) juga naik saat ini. Mengganggu kinerja perbankan.

Implikasi lanjutannya, serapan terhadap pasar perumahan dan kendaraan bermotor juga turun. Ini berdampak lagi pada kinerja pabrik bahan bangunan misal semen, besi dan lainnya. Termasuk pabrik kendaraan bermotor.

Bukan sampai di situ saja. Karena harga pangan naik tajam berimbas pada biaya hidup masyarakat menengah yang bukan korban PHK juga makin sulit. Konsekuensi logisnya, mereka minta upahnya dinaikkan. Demi cukup.

Padahal para pengusaha sebagai pencipta lapangan kerja pengguna jasanya kaum menengah, juga mengeluh kinerja perusahaannya lesu akibat dibayangi geopolitik yang tidak pasti. Misal perang Rusia Ukraina dan Iran Israel.

Fenomena di atas. Seolah mengurai dampak geopolitik ke ekonomi makro nasional. Lalu berimplikasi ke ekonomi mikro rumah tangga di masyarakat luas. Ditambah lagi dinamika politik di Indonesia yang belum berujung stabil.

Wajar jika rupiah kena imbas lalu melemah. Saat ini sudah Rp 16.117/USD. Penurunan nilai tukar rupiah ini akan mereduksi nilai aset sesungguhnya. Bisa dibayangkan tahun 1963 hanya Rp 294/USD. Nampak konkret pada harga emas.

Konsekuensi logis melemahnya rupiah. Pangan akan ikutan makin mahal. Karena pangan Indonesia yang berbasiskan impor minimal Rp 330 triliun/tahun. Tentu makin banyak lagi menguras devisa sekaligus menguras daya beli masyarakat.

Ilmu hikmahnya. Dapat pembelajaran bahwa stabilitas politik kawasan global dan nasional sangat berpengaruh terhadap kinerja perekonomian sebuah bangsa. Jika ini labil, paling pertama kena imbas adalah masyarakat menengah ke bawah. Ini harus disadari.

Solusinya, diperbanyak pengusaha sebagai investor. Agar investasi produktif menyerap pengangguran jumlah banyak dan menggerakkan ekonomi riil karena belanja sarana prasarana investasinya. Lanjut bahan baku diproses menjadi barang jadi.

Solusi lainnya, pelaku usaha yang ada ditingkatkan kapasitas produksinya (scale up). Jika dari 1 juta pengusaha distimulus lalu menambah 10 orang tenaga kerja baru saja, total terserap 10 juta pengangguran jadi produktif. Jadi nol pengangguran, daya beli naik, kesejahteraan terbentuk.

Salam Mandiri 🇮🇩

Wayan Supadno

Pak Tani

HP 081586580630