KOMPASS BIZ.ID

   Jakarta--Lisa Rahmat,SH kini menghadapi tuntutan pidana 14 tahun penjara atas dugaan menyuap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus bebas terdakwa Ronal Tanur dalam kasus pembunuhan. Selain itu, Lisa juga didakwa bersekongkol melakukan permufakatan jahat dalam penanganan perkara kasasi Ronal Tanur di Mahkamah Agung. Namun, yang menjadi sorotan utama bukan hanya beratnya tuntutan, melainkan landasan hukum yang dianggap cacat sejak awal. Keterangan Foto :Kuasa Hukum Lisa Rahmat,SH Advokat. Andi Syarifuddin,SH. Dalam fakta persidangan, Kuasa Hukum Lisa Rahmat,SH Advokat. Andi Syarifuddin,SH  mengungkapkan bahwa penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa penyidik terhadap klien mereka tidak memenuhi prosedur hukum. Tidak ada surat perintah penyelidikan, penangkapan, ataupun izin penyitaan dari pengadilan yang sah. Padahal, sesuai Pasal 1 angka 19 KUHAP, tindakan seperti itu hanya sah bila dilakukan dalam kondisi tertangkap tangan — seme...

  Jakarta, Pada hari Rabu 21 Mei 2025 – Dalam rangka mendukung pemahaman komprehensif mengenai perubahan kebijakan perpajakan, PT. Bina Indocipta Andalan bekerjasama dengan Direktorat Humas DJP kembali menyelenggarakan webinar bertajuk "Kupas Tuntas Kebijakan Pemeriksaan Pajak Terbaru (PMK No. 15 Tahun 2025)". Webinar ini menjadi momentum penting untuk memperdalam pemahaman wajib pajak atas perubahan signifikan dalam prosedur dan ketentuan pemeriksaan pajak, sejalan dengan upaya membangun sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan ramah bagi wajib pajak. Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Angel dan Ibu Cicilia selaku Moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech yang disampaikan oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA., selaku Praktisi Hukum & Pajak, dalam penyampaian opening speechnya beliau menyampaikan pentingnya memahami PMK No.15 Tahun 2025 sebagai pedoman baru dalam pemeri...

   OPINI : RUU Perampasan Aset: Ujian Nyali Negara Melawan Koruptor Oleh: Rudy Marjono, S.H. Praktisi Hukum, Owner RM & PARTNERS LAW OFFICE – Jakarta Sudah bertahun-tahun bangsa ini digerogoti oleh korupsi yang mengakar, sistemik, dan nyaris menjadi bagian dari budaya kekuasaan. Namun satu hal yang lebih menyakitkan dari korupsi itu sendiri adalah kenyataan bahwa para koruptor masih bisa hidup nyaman karena kekayaan hasil kejahatannya belum bisa dirampas secara efektif oleh negara. RUU Perampasan Aset sesungguhnya menjadi harapan besar bagi publik untuk menutup celah impunitas itu.  Namun sampai hari ini, pemerintah dan DPR masih saling melempar bola panas—tanpa satupun menunjukkan keberanian politik yang sejati. Padahal, regulasi ini bukan hal baru dalam dunia hukum. Banyak negara maju telah mengadopsi pendekatan non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset yang asal-usulnya tidak dapat dibuktikan secara sah oleh pemiliknya, tanpa harus menunggu vonis...

   Jakarta,Hari Kamis,8 Mei 2025 Universitas Jakarta Internasional yang beralamat di Jln.S Parman Slipi Jakarta Barat Menggelar Wisuda yang ke-1 . Universitas Jakarta Internasional merupakan peralihan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta Internasional College (JIC) sejak tahun 2023. Dalam wisuda pertama tersebut Universitas Jakarta Internasional meluluskan 70 orang dan yang mengikuti wisuda sebanyak 56 orang. Wisudawan kali ini hanya khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Program Studi Manajemen dan Akuntansi yang telah terakreditasi unggul.  Dalam acara wisuda tersebut hadir Gubernur DKI Jakarta bapak Dr.H.Ir.Pramono Anung Wibowo,M.M; Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen RI bapak Prof.Dr.Toni Toharudin,M.Sc; Ketua Dewan Eksekutif BAN PT bapak Prof.Dr.Ir. Ari Purbayanto,M.Sc; Ketua ABPPTSI Bapak Prof.Dr.Thomas Suyatno,M.M , Kepala LLDIKTI wilayah III Jakarta bapak Tri Munanto,S.E,M.Ak, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan An...

       Jakarta Selasa 06 Mei 2025 Nasabah Jiwasraya mendatangi Kejaksaan Agung RI di Jakarta Selatan, maksud kunjungan tersebut adalah untuk Minta Perlindungan Hukum dari Kejaksaan Agung yang selama ini menangani Kasus permasalahan Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sampai tuntas yaitu putusan Mahkamah Agung Inkracht dan Eksekusi Terdakwa kepada Kejaksaan Agung termasuk juga barang-barang dan asetnya. Sehingga wajarlah Nasabah Jiwasraya Yang mengadu ke Pimpinan Kejaksaan Agung adalah nasabah Jiwasraya Korban Tindak Pidana Korupsi selaku peserta Bancassurance yang berasal dari nasabah bank mitra Jiwasraya karena sudah selama 7 tahun berjuang untuk pengembalian uang Premi yang masih ditahan oleh BUMN Jiwasraya. Dalam Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-9/D.05/2025 Tanggal Pencabutan Izin Usaha Terhadap PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sesungguhnya OJK telah melanggar Undang Undang Perasuransian Noomor 40 Tahun 2014 pasal 42 (2) : “Perusahaan Perasurans...

    Eks Pekerja Pasar Pramuka Pojok Matraman Menggelar Halal-Bihalal Jakarta - Para pekerja dan pengusaha pengetikan, percetakan,sablon dan foto copy pasar pramuka pojok mengadakan halal bihalal di rumah H.M.Mukmin  yang merupakan sesepuh  dan tokoh  pasar pramuka pojok. Walau dalam suasana sedih akibat pasar pramuka pojok saat ini tutup akibat sengketa lahan antara pengelola PD Pasar Jaya dengan para pihak pemilik lahan pasar pramuka pojok. Kini kondisi pasar pramuka pojok serasa sarang hantu yang menyeramkan dan gelap gulita. Salah satu tokoh yang hadir dalam acara halal bihalal adalah  Ustad Nizam, beliau mengatakan bahwa walau pasar pramuka pojok sekarang sudah tutup sebagian  para pengusaha dan pekerja tetap bertahan dengan usahanya dengan mengontrak kios kios di jln murtado matraman, sehingga cikal bakal usaha pengetikan, percetakan dan foto copy tetap ada di wilayah matraman.  Lain lagi menurut Sungkono selaku ketua panitia menyebutkan...